Bagi sebagian orang, pajak bukanlah topik yang menarik untuk dibahas. Prosedurnya yang rumit, peraturan yang kerap berubah, serta risiko kesalahan dalam pelaporan membuat banyak orang enggan berurusan dengan pajak. Apalagi jika sampai terbentur kasus hukum yang berpangkal dari pajak yang bermasalah.
Dalam situasi seperti itu, melibatkan kuasa hukum pajak untuk membantu penyelesaiannya memang keputusan yang tepat. Namun, siapa orangnya dan bagaimana cara memperoleh izin kuasa hukum pajak tersebut tentu ada ketentuan formalnya. Tidak bisa sembarang tunjuk meski yang bersangkutan menyandang titel sarjana hukum.
Mari telusuri penjelasan tentang siapa dan bagaimana izin kuasa hukum pajak dalam artikel ini sampai tuntas.
Contents
Definisi Kuasa Hukum Pajak dan Syarat Izin Kuasa Hukum
Kuasa hukum pajak adalah orang yang mendapat izin penunjukan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk mewakili pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Secara garis besar memang perannya sama dengan kuasa hukum pada umumnya. Hanya saja dalam praktiknya kuasa hukum pajak wajib mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Pajak agar dapat mewakili pihak yang bersengketa dalam perkara perpajakan maupun kepabeanan dan cukai.
Untuk bisa mengantongi izin tersebut, calon kuasa hukum (pemohon) wajib mengajukan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
- Curriculum vitae atau daftar riwayat hidup.
- Pas foto ukuran 4×6 dengan background merah dan mengenakan pakaian formal berkerah seperti kemeja atau blazer.
- Pendidikan terakhir minimal Strata 1 (S1) dari Perguruan Tinggi terakreditasi dalam negeri. Khusus untuk lulusan luar negeri melampirkan surat keterangan penyetaraan yang disahkan oleh Kemenristek Dikti.
- Kartu Tanda Penduduk.
- Nomor Induk Wajib Pajak.
- Bukti tanda terima SPT tahunan Pajak Penghasilan pribadi sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.
- Pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Surat pernyataan bahwa pemohon bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara aktif, guna menghindari konflik kepentingan, dibubuhi materai sesuai ketentuan.
- Apabila pemohon pernah mengabdi sebagai hakim di Pengadilan Pajak, maka harus melampirkan surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian terhormat.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan khusus untuk kepentingan izin kuasa hukum pajak.
- Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa semua dokumen di atas asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perihal siapa yang layak jadi kuasa hukum pajak tidaklah terbatas pada lulusan sarjana hukum saja. Fakta ini diperkuat lewat Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
Tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak mewajibkan kuasa hukum pajak berlatar belakang Sarjana Hukum. Hanya saja wajib memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai aturan perpajakan. Akan lebih ideal jika calon kuasa hukum pajak telah mengikuti pelatihan brevet atau sertifikasi perpajakan.
PT Elaborium Elevasi Indonesia atau familiar dengan nama singkat Elena merupakan salah satu contoh penyelenggara kegiatan pelatihan dan sertifikasi kuasa hukum pajak untuk kalangan umum.
Kegiatan ini tidak hanya mencakup pemaparan materi oleh praktisi perpajakan secara langsung, tapi juga terintegrasi dengan platform pembelajaran dari Elena. Dengan demikian, materi pelatihan tetap dapat diakses dan dipelajari ulang kapan saja. Peserta bisa mengakses video pembelajaran kapan pun mereka ingin mengulanginya.
Tugas dan Tanggung Jawab Kuasa Hukum Pajak
Profesi kuasa hukum pajak dikenal memiliki potensi penghasilan yang tinggi di bidang hukum. Namun, tentu saja diimbangi dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab mencerminkan tingkat profesionalisme kuasa hukum pajak sekaligus menumbuhkan kepercayaan klien untuk menggunakan jasanya.
Sebagai gambaran, berikut beberapa tugas dan tanggung jawab dari kuasa hukum pajak:
Mendampingi Klien Selama Proses Penyelesaian Perkara
Penasihat hukum pajak akan intens berkomunikasi dengan klien terkait permasalahan pajak yang ia tangani. Sesuai dengan sebutannya, orang ini memberikan nasihat-nasihat dan solusi sesuai pemahamannya di bidang perpajakan agar klien mampu mengambil keputusan yang tepat selama proses penyelesaian perkara.
Memeriksa dan Mengelola Pelaporan Pajak
Sebagian klien memang abai pada pelaporan pajak karena alasan keterbatasan waktu hingga ketidakpahaman prosedur pelaporan. Ini yang seringkali mengakibatkan seseorang tersangkut masalah hukum hingga memberatkan diri mereka sendiri.
Di sinilah peran tambahan kuasa hukum pajak, khususnya jika mendapat kuasa di luar proses persidangan. Kuasa hukum pajak dapat membantu memeriksa atau memberikan saran dalam pelaporan pajak klien. Hal ini membantu klien terhindar dari sanksi akibat kesalahan atau keterlambatan pelaporan pajak.
Mewakili Klien di Muka Pengadilan atau Otoritas Pajak
Kuasa hukum pajak berwenang mewakili klien di Pengadilan Pajak. Memberikan keterangan yang relevan dan jelas dalam bahasa yang mudah dipahami oleh majelis hakim. Sebab, tidak semua klien memiliki skill berbicara yang baik dan mampu membela dirinya sendiri.
Kuasa hukum pajak juga dapat mewakili klien saat menjalani pemeriksaan oleh otoritas pajak, jika telah diberikan kuasa.
Melakukan Perencanaan Pajak Jangka Panjang
Kuasa hukum pajak seringkali bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha besar. Semakin berkembang bidang usaha, semakin besar pula kewajiban pajaknya. Itu yang kadang membuat klien kewalahan dalam perhitungan.
Kuasa hukum sangat berperan di sini. Membantu klien menyusun strategi perencanaan pajak jangka panjang yang efektif sehingga mengurangi risiko terkait kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang ada.
Melakukan Sosialisasi Atas Segala Bentuk Regulasi Perpajakan yang Berlaku di Indonesia
Kuasa hukum tidak hanya bekerja untuk klien yang membayar jasanya saja, tapi juga untuk masyarakat luas tanpa terkecuali sebagai bentuk tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk kontribusi profesional, kuasa hukum pajak dapat berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang regulasi perpajakan kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, secara tidak langsung kuasa hukum pajak turut membantu mencegah terjadinya sengketa pajak.
Kesimpulan
Seperti itulah daftar tugas dan tanggung jawab seorang kuasa hukum pajak setelah mendapatkan izin. Peran kuasa hukum pajak sangat penting, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami aturan perpajakan. Pajak bukanlah hal yang mudah untuk dipahami, namun aturan yang mengaturnya bersifat mengikat, namun ketentuannya sangat mengikat. Sehingga tak jarang timbul sengketa akibat ketidaktahuan wajib pajak itu sendiri.
Karena alasan tersebut, profesi kuasa hukum pajak banyak diminati. Bahkan, bagi mereka yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan hukum. Terlebih kini pelatihan dan sertifikasi kuasa hukum pajak semakin mudah diakses oleh siapa saja yang ingin memperoleh izin. Siapa tahu Anda salah satu yang juga menginginkannya.