Salah satu langkah bijak untuk meningkatkan karier di bidang perpajakan adalah mengikuti pelatihan Brevet Pajak A dan B, yaitu pendidikan nonformal yang membekali peserta dengan dasar-dasar perpajakan, meskipun bukan pelatihan hukum pajak secara khusus. Pendidikan ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dan kemampuan secara komprehensif bidang perpajakan. Hal ini dapat membantu menjalankan tugas secara lebih profesional.
Contents
Latar Belakang Mengikuti Pelatihan Hukum Pajak
Perpajakan sangat penting untuk wajib pajak (WP) agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, yakni asas self-assessment system. Berdasarkan asas ini, setiap WP wajib menghitung, membayar atau menyetor, melaporkan, dan bertanggung jawab terhadap pajak terutang. Jumlah pajak terutang dapat berubah seiring perkembangan usaha atau penyesuaian peraturan perpajakan yang berlaku.
Agar kewajiban bayar pajak dapat berjalan dengan baik, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan kepada Wajib Pajak (WP) yang memenuhi kriteria tertentu. Khususnya bagi yang memenuhi kriteria pemeriksaan dan dari sinilah WP dapat semakin taat dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Setelah itu muncul dampak positif berupa peningkatan penerimaan pajak.
Namun bukan tak mungkin WP punya pandangan berbeda dengan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya, besarnya pajak, pemotongan, dan pemungutan yang kurang sesuai, sehingga tak jarang memunculkan sengketa pajak. Terkait dengan hal ini WP bisa mengajukan keberatan dan jika kurang memuaskan bisa melakukan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah jangka waktu tertentu. Semua sudah ada aturannya dan masing-masing pihak yang sedang bersengketa boleh mendapat pendampingan dari konsultan hukum pajak. Melalui Surat Kuasa Khusus, konsultan juga bisa berperan sebagai wakil klien.
Kuasa hukum di Pengadilan Pajak adalah orang pribadi yang telah mendapatkan izin sebagai Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Izin ini berasal dari Ketua Pengadilan Pajak dan pihak-pihak yang sedang bersengketa juga telah memberi Surat Kuasa Khusus. Setelah itu bisa mendampingi atau jadi wakil dalam menghadapi perkara hukum pajak di Pengadilan Pajak.
Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani sengketa di bidang perpajakan antara WP/penanggung pajak dengan otoritas pajak. Khususnya untuk mereka yang sedang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada WP dan penanggung pajak terkait hak dan kewajiban perpajakan mereka.
Dalam proses persidangan inilah konsultan hukum pajak akan bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum. Untuk memegang peran tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Ia harus memiliki pengalaman di bidang perpajakan dan memahami secara mendalam segala hal yang berhubungan dengan peraturan pajak beserta pengetahuan yang luas.
Manfaat Khusus Mengikuti Pelatihan Hukum Pajak
Pengalaman dan pengetahuan yang luas merupakan hal terpenting untuk meningkatkan karier profesional, termasuk ketika ingin jadi konsultan hukum pajak. Untuk mencapai tujuan ini, sebaiknya peserta mengikuti bimbingan hukum pajak. Terdapat sejumlah manfaat khusus dalam kegiatan ini dan di antaranya adalah sebagai berikut:
Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan
Konsultan hukum pajak merupakan profesional yang memiliki pengetahuan secara mendalam di sejumlah bidang. Mulai dari kebijakan pajak, peraturan perpajakan, strategi mengelola pajak, sistem perhitungan pajak, hingga keahlian penting lainnya. Meskipun Brevet A dan B bukan pelatihan hukum pajak, keduanya dapat meningkatkan pengetahuan teknis yang dibutuhkan dalam praktik perpajakan profesional.
Pelatihan Brevet A dan B bertujuan meningkatkan pemahaman teknis dan praktis di bidang perpajakan, seperti pengisian SPT dan perhitungan pajak. Untuk Brevet A, materinya antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi Bangunan, dan sebagainya. Kemudian untuk Brevet B, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan masih banyak lagi.
Memahami Proses Pemeriksaan Pajak dan Audit Pajak
Pemeriksaan pajak dan audit pajak adalah dua kegiatan yang tidak sama, namun saling memiliki keterkaitan yang kuat. Pemeriksaan fokus pada kepatuhan menjalankan peraturan perpajakan dan terbagi dalam beberapa proses. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, analisis, hingga laporan dan hasilnya berupa kesimpulan atau rekomendasi.
Sedangkan audit merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan atau ketaatan terhadap peraturan tertentu. Jenis audit bisa beragam tergantung pada tujuannya, seperti audit laporan keuangan, audit kepatuhan, atau audit operasional. Melalui pelatihan hukum pajak, para peserta akan mendapatkan semua ilmu yang berhubungan dengan urusan-urusan tersebut.
Meningkatkan Keahlian Menyelesaikan Sengketa Pajak
Sengketa pajak merupakan suatu kondisi di mana WP punya perselisihan dan ketidaksetujuan terkait pandangan maupun pelaksanaan hukum pajak. Terdapat beberapa masalah yang terlibat seperti besaran kewajiban pajak, metode perpajakan tertentu, interpretasi hukum, dan lainnya. Konsultan pajak yang berpengalaman harus mampu memberikan solusi atas sengketa tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sebagai langkah awal, biasanya akan menemui otoritas pajak dalam rangka mencari kesepakatan bersama. Selain itu, terdapat proses mediasi dan konsultasi yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan banding dan proses hukum lain di pengadilan yang sering kali menimbulkan berbagai kendala. Dengan mengikuti pelatihan perpajakan dan hukum pajak, peserta akan lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tantangan serta penyelesaian sengketa perpajakan.
Meningkatkan Pemahaman Tata Cara Beracara di Pengadilan Pajak
Beracara atau melakukan tindakan di Pengadilan Pajak itu tidak boleh sembarangan dan butuh beberapa strategi khusus. Setiap proses persidangan di Pengadilan Pajak memiliki aturan yang ketat, sehingga pelanggaran prosedur dapat berdampak pada hasil perkara. Tanpa adanya pendidikan hukum pajak yang intensif, konsultan pajak akan mendapat kesulitan melalui semua proses tersebut.
Kesimpulan
Selain penjelasan di atas tentu masih banyak manfaat lain dari pelatihan hukum pajak dan yang utama adalah meningkatkan kredibilitas. Sebagai informasi tambahan, salah satu lembaga yang menyediakan pelatihan di bidang perpajakan dan hukum pajak adalah Elaborium Elevasi Indonesia (Elena), dengan materi lengkap dan mentor berpengalaman. Elena menyediakan materi pelatihan yang komprehensif dan difasilitasi oleh mentor berpengalaman di bidang perpajakan dan hukum pajak.
